Journal of Islamic Law

Tradition Beyond Formal Fiqh: Ethnic Perspectives on Negotiating Kafāʾah in Marriage within the Aceh Singkil Community

2025-04-06T15:07:57+07:00

The emphasis on customary law within the Aceh Singkil community, alongside the application of fiqh (Islamic jurisprudence) in religious practices, raises important questions regarding the formation of legal realities in practice. This article explores the social considerations underlying legal practices, focusing on the role of ethnic identity within the Aceh Singkil community. The study employs a qualitative methodology to achieve this objective, utilizing in-depth interviews and document analysis as data collection techniques. The data are analyzed through a structural-functional sociological approach, conceptualizing legal practice as a social phenomenon. The findings reveal that ethnic-based collective consciousness significantly influences the community’s tendency to prioritize customary law over formal fiqh rulings when determining kafāʾah (equality) criteria in marriage. This emphasis is evident in applying economic and occupational standards, the prohibition of intra-clan marriage, and the disregard for the religious status of a partner’s parents. These standards are shaped by concerns for individual rights, the preservation of ancestral heritage, and the promotion of social harmony as part of a broader nation-building initiative. Nevertheless, the Aceh Singkil community continues to uphold fiqh norms, particularly the requirement that both spouses share the same religion, demonstrating that Islamic law remains an integral part of the collective consciousness, operating alongside customary norms. These findings affirm that the implementation of law within ethnic communities is grounded in a collective consciousness—shaped by both religious and customary elements—which serves as a foundation for constructing and sustaining social solidarity.

[Penekanan terhadap hukum adat dalam komunitas Aceh Singkil, yang juga menerapkan norma fikih dalam praktik keagamaannya, menimbulkan persoalan terkait pembentukan realitas hukum yang berlaku. Artikel ini bertujuan untuk mengungkap berbagai pertimbangan sosial dalam praktik hukum, dengan menitikberatkan pada peran identitas etnis dalam komunitas Aceh Singkil. Untuk mencapai tujuan tersebut, artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan pendekatan sosiologi struktural-fungsional yang memandang penerapan hukum sebagai suatu fenomena sosial. Hasil temuan menunjukkan bahwa kesadaran kolektif berbasis etnis memengaruhi kecenderungan untuk lebih mengutamakan hukum adat dibandingkan dengan ketentuan fikih dalam menetapkan kriteria kesetaraan (kafāʾah) dalam pernikahan. Penekanan ini tercermin dalam penetapan standar kesetaraan berbasis ekonomi dan pekerjaan, larangan pernikahan dalam satu marga, serta pengabaian status agama orang tua pasangan. Penentuan standar tersebut mempertimbangkan perlindungan hak individu, pelestarian warisan leluhur, dan pembentukan harmoni sebagai bagian dari proyek kebangsaan. Meskipun demikian, komunitas Aceh Singkil tetap mempertahankan norma fikih, khususnya persyaratan seagama bagi pasangan, yang menunjukkan bahwa hukum Islam merupakan bagian integral dari kesadaran kolektif yang berjalan sejajar dengan hukum adat. Temuan ini menegaskan bahwa penerapan hukum dalam masyarakat etnis bertumpu pada kesadaran kolektif, baik yang dibentuk oleh agama maupun adat, sebagai fondasi dalam membangun dan mempertahankan solidaritas sosial.]

Negotiating Sharīʿah and Customary Law: Legal Pluralism in Familial Relationships among the Suku Anak Dalam in Jambi

2025-01-27T17:06:16+07:00

This article explores how the Suku Anak Dalam (SAD) community resists the application of Islamic law in family matters, specifically in the determination of dower (mahr), the management of joint property, and the distribution of inheritance. While most SAD members have formally converted to Islam, their legal practices remain rooted in a matrilineal customary system passed down through generations. Challenging prevailing scholarly emphasis on integrative frameworks between Islamic law and local custom, this study demonstrates that, in the SAD context, resistance emerges when elements of Islamic jurisprudence (fiqh) clash with the community’s socio-cultural structure and shared values. Using a socio-legal approach and qualitative methods, the research draws on in-depth interviews with seven key informants, including a religious leader, the tumenggung (tribal chief), customary elder, community facilitator, subdistrict head, and SAD community members. The findings reveal a persistent orientation toward collective female authority: mahr is determined by the bride’s maternal kin group; joint property, upon divorce, is granted entirely to the wife; and inheritance follows a strictly matrilineal line. Rather than rejecting Islamic law on theological grounds, this resistance reflects a form of public reasoning grounded in ancestral consensus. The study highlights the importance of interpreting Islamic law through contextual, dialogical, and adaptive lenses—particularly within societies shaped by legal pluralism.

[Artikel ini mengkaji bentuk-bentuk resistensi yang muncul dalam komunitas Suku Anak Dalam (SAD) terhadap penerapan hukum Islam dalam ranah hukum keluarga, khususnya terkait penetapan mahar, pengelolaan harta bersama, dan pembagian warisan. Meski secara formal mayoritas anggota komunitas SAD telah memeluk Islam, praktik hukum yang dijalankan tetap berpijak pada sistem hukum adat matrilineal yang diwariskan lintas generasi. Berbeda dari kecenderungan literatur sebelumnya yang menekankan model integratif antara syariah dan adat, studi ini justru menunjukkan bahwa dalam konteks SAD, resistensi muncul ketika ketentuan-ketentuan fikih dianggap tidak sejalan dengan struktur sosial dan nilai-nilai kolektif komunitas. Dengan pendekatan sosio-legal dan metode kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan tujuh informan kunci: tokoh agama, tumenggung (kepala suku), pemimpin adat, pendamping komunitas, pejabat lokal, dan anggota komunitas SAD. Temuan utama memperlihatkan bahwa praktik hukum keluarga di komunitas ini lebih menekankan otoritas kolektif perempuan, tercermin dari penentuan mahar oleh keluarga pihak ibu, pengalihan penuh harta bersama kepada istri setelah perceraian, serta sistem pewarisan yang mengikuti garis keturunan perempuan. Artikel ini berargumen bahwa resistensi tersebut bukan merupakan penolakan teologis terhadap hukum Islam, melainkan lahir dari penalaran publik yang bertumpu pada konsensus adat. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan hukum Islam yang lebih kontekstual, dialogis, dan responsif terhadap pluralitas hukum dalam masyarakat adat.]

Contesting Sharia and Human Rights in the Digital Sphere: Media Representations of the Caning Controversy under the Qanun Jinayat in Aceh

2025-01-02T08:40:57+07:00

The controversy surrounding the implementation of Aceh’s Qanun No. 6 of 2014 on Islamic Criminal Law (Qanun Jinayat), particularly regarding corporal punishment through public caning, has been extensively examined from normative and political perspectives. However, scholarly attention remains limited in exploring how this issue is represented and reproduced within digital media spaces, despite the increasing significance of online platforms in shaping public opinion and negotiating legal meaning in a digitalized society. This article analyzes how online media narratives frame the enforcement of Qanun Jinayat and how digital discourses reflect and influence public perceptions of the legitimacy, ethics, and effectiveness of Islamic criminal law amidst tensions between local religious values and universal human rights principles. Employing a netnographic approach combined with framing discourse analysis, the study examines national and international online news articles published between November 2024 and January 2025, through the lens of three legal dimensions: law in the idea, law in the book, and law in action. The findings reveal stark narrative polarization: local media emphasize religio-cultural legitimacy and procedural legality grounded in special autonomy, while international media and human rights organizations highlight discriminatory practices, inconsistent implementation, and violations of individual rights. This study demonstrates that digital media function not merely as information conduits, but as discursive agents that actively shape, contest, and reconstruct the legal and moral legitimacy of Sharia in contemporary Indonesia. Consequently, Qanun Jinayat must be understood not only as a legal text but as a socially negotiated construct within the digital public sphere.

[Kontroversi mengenai implementasi Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, khususnya dalam aspek hukuman cambuk publik, telah banyak dikaji melalui pendekatan normatif dan politis. Namun, representasi dan reproduksi isu ini dalam ruang media digital masih merupakan area yang relatif terabaikan, padahal media online memainkan peran sentral dalam pembentukan opini publik serta negosiasi makna hukum dalam masyarakat yang semakin terdigitalisasi. Artikel ini menganalisis bagaimana narasi media online membingkai pelaksanaan Qanun Jinayat, serta bagaimana wacana digital mencerminkan dan memengaruhi persepsi publik terhadap legitimasi, etika, dan efektivitas hukum syariah dalam konteks ketegangan antara nilai-nilai religius lokal dan prinsip-prinsip hak asasi manusia universal. Dengan menggunakan metode netnografi dan framing discourse analysis terhadap sejumlah artikel media daring nasional dan internasional selama periode November 2024–Januari 2025, penelitian ini mengkaji tiga dimensi hukum: law in the idea (konsep), law in the book (norma hukum), dan law in action (praktik). Temuan menunjukkan adanya polarisasi narasi yang tajam antara media lokal yang cenderung menekankan legitimasi religius-kultural dan legalitas prosedural berbasis otonomi khusus, dan media internasional serta lembaga hak asasi manusia yang menyoroti praktik diskriminatif, inkonsistensi implementasi, serta pelanggaran terhadap hak-hak individu. Penelitian ini menunjukkan bahwa media digital tidak sekadar berfungsi sebagai saluran informasi, tetapi sebagai aktor diskursif yang aktif dalam membentuk, mempertarungkan, dan merekonstruksi legalitas serta legitimasi moral syariah di Indonesia kontemporer. Dengan demikian, Qanun Jinayat harus dipahami tidak hanya sebagai teks hukum, melainkan sebagai konstruksi sosial yang senantiasa dinegosiasikan dalam ranah publik digital.]

Between Revelation and Constitution: The Sovereignty Fiqh of Muhammad Yamin’s Sociopolitical Ijtihād

2025-07-10T08:53:45+07:00

The crucial aspect of studying Indonesian constitutional law that is often overlooked is the dialectic between revelation (religion) and the constitution (state). This interplay significantly influences the foundational thinking of the nation’s architects and shapes constitutional law, as well as critical perspectives on colonialism. This study aims to examine the political-legal thought of Muhammad Yamin by revealing how the interaction between revelation and constitution shaped his ideas regarding the basis and sovereignty of the Indonesian state. Utilizing a textual analysis of historical documents, this research situates Yamin’s thought within the broader context of constitutional formulation as part of an intellectual resistance against colonial hegemony. The findings reveal that Yamin’s concept of sovereignty fiqh (Islamic jurisprudence), which is grounded in the Islamic principle of shūrā (deliberation), represents a sociopolitical ijtihād (independent reasoning) that systematically critiques the Netherlands-Indonesia Union. Furthermore, it clearly articulates his idea of a “pembanding” or comparator, a conceptual precursor to judicial review. Theoretically, this study expands the scope of sociopolitical fiqh within contemporary constitutional discourse.

[Aspek krusial dalam kajian hukum ketatanegaraan Indonesia yang sering diabaikan adalah dialektika antara wahyu (agama) dan konstitusi (negara). Interaksi ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dasar pemikiran para perumus bangsa dalam membentuk hukum konstitusi, serta memberikan perspektif kritis terhadap kolonialisme. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemikiran politik-hukum Muhammad Yamin dengan mengungkap bagaimana interaksi antara wahyu dan konstitusi mengonstruksi gagasannya mengenai dasar dan kedaulatan negara Indonesia. Melalui analisis tekstual terhadap dokumen-dokumen historis, penelitian ini menempatkan pemikiran Yamin dalam konteks yang lebih luas dari proses perumusan konstitusi sebagai bagian dari perlawanan intelektual terhadap hegemoni kolonial. Temuan ini mengungkap bahwa konsep fikih kedaulatan Yamin, yang berakar pada prinsip syūrā dalam Islam, merupakan suatu ijtihad sosio-politik yang secara sistematis mengkritik Uni Indonesia-Belanda. Selain itu, konsep tersebut secara jelas mengartikulasikan gagasannya tentang “pembanding”, yang merupakan cikal bakal konseptual dari uji materiil (judicial review). Secara teoretis, studi ini memperluas cakupan fikih sosio-politik dalam wacana ketatanegaraan kontemporer.]