Tradition Beyond Formal Fiqh: Ethnic Perspectives on Negotiating Kafāʾah in Marriage within the Aceh Singkil Community

Fatimah Zuhrah, Wakhid Sugiyarto, Marpuah, Ahsanul Khalikin, Titi Isnaini Fauzah — Thu, 26 Jun 2025 00:00:00 +0700

The emphasis on customary law within the Aceh Singkil community, alongside the application of fiqh (Islamic jurisprudence) in religious practices, raises important questions regarding the formation of legal realities in practice. This article explores the social considerations underlying legal practices, focusing on the role of ethnic identity within the Aceh Singkil community. The study employs a qualitative methodology to achieve this objective, utilizing in-depth interviews and document analysis as data collection techniques. The data are analyzed through a structural-functional sociological approach, conceptualizing legal practice as a social phenomenon. The findings reveal that ethnic-based collective consciousness significantly influences the community’s tendency to prioritize customary law over formal fiqh rulings when determining kafāʾah (equality) criteria in marriage. This emphasis is evident in applying economic and occupational standards, the prohibition of intra-clan marriage, and the disregard for the religious status of a partner’s parents. These standards are shaped by concerns for individual rights, the preservation of ancestral heritage, and the promotion of social harmony as part of a broader nation-building initiative. Nevertheless, the Aceh Singkil community continues to uphold fiqh norms, particularly the requirement that both spouses share the same religion, demonstrating that Islamic law remains an integral part of the collective consciousness, operating alongside customary norms. These findings affirm that the implementation of law within ethnic communities is grounded in a collective consciousness—shaped by both religious and customary elements—which serves as a foundation for constructing and sustaining social solidarity.

[Penekanan terhadap hukum adat dalam komunitas Aceh Singkil, yang juga menerapkan norma fikih dalam praktik keagamaannya, menimbulkan persoalan terkait pembentukan realitas hukum yang berlaku. Artikel ini bertujuan untuk mengungkap berbagai pertimbangan sosial dalam praktik hukum, dengan menitikberatkan pada peran identitas etnis dalam komunitas Aceh Singkil. Untuk mencapai tujuan tersebut, artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan pendekatan sosiologi struktural-fungsional yang memandang penerapan hukum sebagai suatu fenomena sosial. Hasil temuan menunjukkan bahwa kesadaran kolektif berbasis etnis memengaruhi kecenderungan untuk lebih mengutamakan hukum adat dibandingkan dengan ketentuan fikih dalam menetapkan kriteria kesetaraan (kafāʾah) dalam pernikahan. Penekanan ini tercermin dalam penetapan standar kesetaraan berbasis ekonomi dan pekerjaan, larangan pernikahan dalam satu marga, serta pengabaian status agama orang tua pasangan. Penentuan standar tersebut mempertimbangkan perlindungan hak individu, pelestarian warisan leluhur, dan pembentukan harmoni sebagai bagian dari proyek kebangsaan. Meskipun demikian, komunitas Aceh Singkil tetap mempertahankan norma fikih, khususnya persyaratan seagama bagi pasangan, yang menunjukkan bahwa hukum Islam merupakan bagian integral dari kesadaran kolektif yang berjalan sejajar dengan hukum adat. Temuan ini menegaskan bahwa penerapan hukum dalam masyarakat etnis bertumpu pada kesadaran kolektif, baik yang dibentuk oleh agama maupun adat, sebagai fondasi dalam membangun dan mempertahankan solidaritas sosial.]

Negotiating Sharīʿah and Customary Law: Legal Pluralism in Familial Relationships among the Suku Anak Dalam in Jambi

Illy Yanti, Yuliatin, Siti Mahmudah, Mahluddin, Yuniar Galuh Larasati — Thu, 26 Jun 2025 00:00:00 +0700

This article explores how the Suku Anak Dalam (SAD) community resists the application of Islamic law in family matters, specifically in the determination of dower (mahr), the management of joint property, and the distribution of inheritance. While most SAD members have formally converted to Islam, their legal practices remain rooted in a matrilineal customary system passed down through generations. Challenging prevailing scholarly emphasis on integrative frameworks between Islamic law and local custom, this study demonstrates that, in the SAD context, resistance emerges when elements of Islamic jurisprudence (fiqh) clash with the community’s socio-cultural structure and shared values. Using a socio-legal approach and qualitative methods, the research draws on in-depth interviews with seven key informants, including a religious leader, the tumenggung (tribal chief), customary elder, community facilitator, subdistrict head, and SAD community members. The findings reveal a persistent orientation toward collective female authority: mahr is determined by the bride’s maternal kin group; joint property, upon divorce, is granted entirely to the wife; and inheritance follows a strictly matrilineal line. Rather than rejecting Islamic law on theological grounds, this resistance reflects a form of public reasoning grounded in ancestral consensus. The study highlights the importance of interpreting Islamic law through contextual, dialogical, and adaptive lenses—particularly within societies shaped by legal pluralism.

[Artikel ini mengkaji bentuk-bentuk resistensi yang muncul dalam komunitas Suku Anak Dalam (SAD) terhadap penerapan hukum Islam dalam ranah hukum keluarga, khususnya terkait penetapan mahar, pengelolaan harta bersama, dan pembagian warisan. Meski secara formal mayoritas anggota komunitas SAD telah memeluk Islam, praktik hukum yang dijalankan tetap berpijak pada sistem hukum adat matrilineal yang diwariskan lintas generasi. Berbeda dari kecenderungan literatur sebelumnya yang menekankan model integratif antara syariah dan adat, studi ini justru menunjukkan bahwa dalam konteks SAD, resistensi muncul ketika ketentuan-ketentuan fikih dianggap tidak sejalan dengan struktur sosial dan nilai-nilai kolektif komunitas. Dengan pendekatan sosio-legal dan metode kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan tujuh informan kunci: tokoh agama, tumenggung (kepala suku), pemimpin adat, pendamping komunitas, pejabat lokal, dan anggota komunitas SAD. Temuan utama memperlihatkan bahwa praktik hukum keluarga di komunitas ini lebih menekankan otoritas kolektif perempuan, tercermin dari penentuan mahar oleh keluarga pihak ibu, pengalihan penuh harta bersama kepada istri setelah perceraian, serta sistem pewarisan yang mengikuti garis keturunan perempuan. Artikel ini berargumen bahwa resistensi tersebut bukan merupakan penolakan teologis terhadap hukum Islam, melainkan lahir dari penalaran publik yang bertumpu pada konsensus adat. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan hukum Islam yang lebih kontekstual, dialogis, dan responsif terhadap pluralitas hukum dalam masyarakat adat.]

Journal of Islamic Law

Tradition Beyond Formal Fiqh: Ethnic Perspectives on Negotiating Kafāʾah in Marriage within the Aceh Singkil Community

Negotiating Sharīʿah and Customary Law: Legal Pluralism in Familial Relationships among the Suku Anak Dalam in Jambi