Khatulistiwa Law Review

ANALISIS PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MERANGKAP JABATAN MENJADI KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAWAS BUMN

2023-12-23T08:07:22+00:00

Penelitian ini bertujuan menganalisi persoalan rangkap jabatan Aparatur Sipil Negara yang merangkap sebagai komisaris atau dewan pengawas di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tujuan penulisan ini untuk meninjau regulasi Pegawai Negeri Sipil yang merangkap jabatan sebagai komisaris atau dewan pengawas di BUMN. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif-argumentatif. Tipe penelitian hukum adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Tahapan analisis berupa kondensasi data, display data, dan kesimpulan serta verifikasi. Temuan dari tulisan ini antara lain tidak adanya aturan rangkap jabatan mengenai Pegawai Negeri Sipil yang menjadi komisaris atau dewan pengawas pada Badan Usaha Milik Negara. Undang-Undang Pelayan Publik tidak menerangkan secara jelas mengenai Pegawai Negeri Sipil rangkap jabatan sebagai komisaris. Peraturan pelaksana juga tidak menjelaskan mengenai rangkap jabatan, tetapi hanya menyinggung perihal pengunduran diri dari jabatan lain bagi yang menjabat sebagai komisaris atau dewan pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Abstract

This study aims to analyze the problem of concurrent positions of ASN who also serve as commissioners or supervisory boards in State-Owned Enterprises (BUMN). This issue is still in the public spotlight. For this reason, the purpose of this paper is to focus more on reviewing regulations regarding ASN issues, especially Civil Servants who hold concurrent positions as commissioners or supervisory boards in BUMN. This paper was compiled qualitatively in a descriptive-argumentative manner using a statute approach, the analysis technique with several stages: data condensation, data display, and conclusion/verification. The findings of this paper include; First, there is no concurrent rule regarding civil servants becoming commissioners or supervisory boards of BUMN. Second, the Law on Public Servants does not clearly explain PNS had concurrent positions as commissioners. Third, the implementing regulations do not explain concurrent functions but only mention resignation from other posts for those who serve as commissioners or BUMN supervisory boards.

PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN BEDA AGAMA DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA PONTIANAK

2023-12-23T08:15:25+00:00

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode yang digunakan oleh mediator pada proses pelaksanaan mediasi perkara perceraian beda agama dan faktor penghambat pelaksanaan mediasi perkara perceraian beda agama di Pengadilan Agama Pontianak Kelas I-A. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris. Sumber data yang digunakan ialah data primer berupa wawancara mediator hakim dan mediator non-hakim. Data sekunder yang digunakan ialah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, jurnal-jurnal, dan buku-buku terkait dengan penelitian. Teknik analisis data menggunakan reduksi, penyajian, dan verifikasi data. Semua data yang dikumpulkan, kemudian diperiksa keabsahannya melalui triangulasi waktu. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa metode yang diterapkan oleh mediator dalam memediasi perkara perceraian beda agama adalah dengan menggunakan bahasa yang lembut dan tidak mendiskriminasi atas dasar agama, tidak menyinggung masalah agamanya, karena agama merupakan hal yang sangat sensitif. Meskipun berupaya untuk tidak menyinggung agama, mediator pada akhirnya juga memberikan nasihat-nasihat agama, namun tidak memaksakan kehendak kepada para pihak. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan mediasi perceraian beda agama ialah perbedaan keyakinan antara para pihak dan kurangnya komitmen para pihak untuk mengupayakan proses damai sehingga secara keseluruhan mediasi untuk perkara perceraian beda agama selalu gagal. Namun, di luar konteks perceraian, mediasi bagi para pihak beda agama hanya berhasil untuk kesepakatan nafkah atau hak asuh anak.

Abstract

This study aims to determine the methods used by mediators in the process of implementing mediation of interfaith divorce cases and the inhibiting factors in the implementation of mediation of interfaith divorce cases at the Pontianak Class I-A Religious Court. This research method uses empirical normative legal research. The data sources used are primary data in the form of interviews with judicial mediators and non-judicial mediators. Secondary data used are Supreme Court Regulation Number 1 Year 2016, journals and books related to the research. Data analysis techniques used were data reduction, presentation and verification. All data collected was then checked for validity through time triangulation. The findings of this study show that the method used by the mediator in mediating interfaith divorce cases is to use soft language and not to discriminate on the basis of religion, not to mention the religious issues, as religion is a very sensitive issue. Although the mediator tried not to offend religion, in the end he also gave religious advice but did not impose his will on the parties. The inhibiting factors in the implementation of interfaith divorce mediation are the differences in beliefs between the parties and the lack of commitment by the parties to seek a peaceful process, so that overall mediation in interfaith divorce cases always fails. However, outside the context of divorce, mediation for interfaith parties is only successful for maintenance or child custody agreements.

ANALISIS KASUS DEFAMASI MELALUI INSTAGRAM YANG MENYERANG LEMBAGA KEPOLISIAN BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 58/PID.SUS/2021/PN.SDR

2024-10-29T08:04:57+00:00

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Putusan No. 58/Pid.Sus/2021/PN.Sdr terkait tindak pidana pencemaran nama baik terhadap korban Institusi Kepolisian Resor Sidenreng Rappang untuk menilai dan menelaah pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan tersebut yang disesuaikan dengan konstruksi normatif tindak pidana pencemaran nama baik yang tertuang dalam peraturan Perundang-undangan dan putusan-putusan lain sebagai referensi. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer yang diambil dari Putusan No. 58/Pid.Sus/2021/PN.Sdr, bahan hukum sekunder yang diambil dari berbagai jurnal, hasil penelitian, putusan-putusan lain yang terkait, dan buku-buku. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tidak mempertimbangkan uraian dakwaan alternatif dari penuntut umum, fakta di persidangan menunjukkan penasihat hukum tidak mendampingi terdakwa, majelis hakim tidak mempertimbangkan delik total dalam Pasal 310 KUHP sehingga salah dalam menentukan pihak yang berhak mengadukan. Majelis hakim juga tidak mempertimbangkan apakah sebuah institusi dapat menjadi objek penghinaan baik melalui penafsiran maupun dengan mengikatkan diri pada yurisprudensi sehingga pertimbangan hukumnya tidak lengkap.

The purpose of this study is to analyze Decision No. 58/Pid.Sus/2021/PN.Sdr related to defamation offences against victims of the Sidenreng Rappang District Police Institution to assess and examine the judges' considerations in the decision adjusted to the normative construction of defamation offences as stated in the regulation. Legislation and other decisions as a reference. The legal research method used is normative legal research with a statutory, case, and conceptual approach. The data source is secondary data in primary legal materials taken from Decision No. 58/Pid.Sus/2021/PN.Sdr, secondary legal materials taken from various journals, research results, other related decisions, and books. The data were analyzed qualitatively. The results of the study revealed that the judges of the Sidenreng Rappang District Court did not consider the description of the alternative indictment of the public prosecutor, the facts at the trial showed that legal counsel did not accompany the defendant, the panel of judges did not consider the total offence in Article 310 of the Criminal Code so that they misunderstood the party who has the right to report the complaint. They also did not consider whether or not an institution can become an object of humiliation either through interpretation or by binding itself to jurisprudence so that the legal considerations are incomplete.

KEBIJAKAN HUKUM TRANSAKSI BISNIS E-COMMERCE DI INDONESIA

2024-10-29T08:02:17+00:00

Analisis kebijakan hukum Indonesia dalam transaksi e-commerce perlu untuk meningkatkan bisnis digital secara global. Artikel ini membahas berbagai macam konteks kebijakan hukum pada aktivitas e-commerce di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Pemerintah telah menyediakan sarana dan prasarana pendukung, termasuk UU ITE, UUPK dan UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selain kontrak elektronik untuk transaksi penjualan online, hak dan kewajiban pembeli dan penjual diatur secara rinci oleh undang-undang perlindungan konsumen.

Abstract

Analysis of Indonesian legal policy in e-commerce transactions is necessary to improve digital business globally. This article discusses various contexts of legal policy in e-commerce activities in Indonesia. The method used is normative legal research with a qualitative research approach. The government has provided supporting facilities and infrastructure, including the ITE Law, the Consumer Protection Law and the Anti-Monopoly and Unfair Business Competition Law. In addition to electronic contracts for online sales transactions, the rights and obligations of buyers and sellers are regulated in detail by consumer protection laws.

ALASAN-ALASAN PERCERAIAN PASCA PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG BERDASARKAN ANALISIS POSITA GUGATAN

2024-11-05T05:10:49+00:00

Penelitian ini mengkaji alasan-alasan perceraian pasca pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Singkawang melalui analisis posita gugatan periode 2020-2023. Menggunakan metode yuridis normatif dan analisis deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa dari 298 perkara cerai gugat yang diputus, faktor ekonomi menjadi alasan dominan, diikuti oleh pertengkaran/kekerasan dan perjudian. Angka perceraian meningkat signifikan dari 64 perkara pada 2020 menjadi 91 perkara pada 2023. Temuan ini mengindikasikan pentingnya kesiapan finansial dalam pernikahan serta peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi untuk mengurangi angka perceraian. Penelitian ini juga memperkuat teori sebelumnya bahwa pandemi Covid-19 memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan angka perceraian, terutama melalui dampaknya pada sektor ekonomi yang berimbas pada stabilitas rumah tangga.