Khatulistiwa Law Review

ANCAMAN RADIKALISME TERHADAP NEGARA HUKUM: Analisis Yuridis Upaya Penggantian Sistem Nilai dan Tatanan Konstitusional

Rizal Akbar, Mukhlis — Tue, 14 Oct 2025 00:00:00 +0700

Radikalisme telah menjelma menjadi ancaman faktual bagi keberlangsungan Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Gerakan ini, kerap kali dengan narasi keagamaan, secara fundamental berupaya mengganti sistem nilai dan tatanan konstitusional yang merupakan konsensus nasional. Artikel ini bertujuan menganalisis secara yuridis bagaimana ideologi dan gerakan radikal menantang pilar-pilar negara hukum, mencakup ideologi negara, supremasi konstitusi, serta prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Dengan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan studi kepustakaan, artikel ini mengkaji karakteristik radikalisme, manifestasinya di Indonesia, dan dampaknya pada tatanan hukum nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa agenda pendirian negara Islam atau sistem khilafah merupakan bentuk subversi terhadap konstitusi. Oleh karena itu, diperlukan strategi penanggulangan yang holistik, tidak hanya melalui pendekatan keamanan, tetapi juga penguatan wawasan kebangsaan, rekonstruksi kurikulum pendidikan, serta harmonisasi hukum yang meneguhkan nilai-nilai Pancasila dalam bingkai negara hukum.

ANALISIS YURIDIS DISKRIMINASI PEKERJA PEREMPUAN BERHIJAB: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Paramita Yuliani — Tue, 14 Oct 2025 00:00:00 +0700

Artikel ini menganalisis secara yuridis-komparatif isu diskriminasi terhadap pekerja perempuan yang mengenakan hijab di Indonesia, sebuah fenomena yang berada di persimpangan antara hak asasi manusia, hukum ketenagakerjaan, dan ajaran Islam. Meskipun Indonesia menjamin kebebasan beragama, praktik diskriminatif di tempat kerja, baik secara terang-terangan maupun terselubung, masih menjadi tantangan signifikan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini membedah kerangka perlindungan hukum bagi pekerja perempuan berhijab dari dua perspektif utama: hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Analisis menunjukkan bahwa kedua sistem hukum tersebut secara fundamental memberikan perlindungan yang kuat. (1) Hukum Positif Indonesia, melalui UUD 1945, UU Ketenagakerjaan, dan UU HAM, secara eksplisit melarang segala bentuk diskriminasi atas dasar agama dan menjamin hak setiap warga negara untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. (2) Hukum Islam tidak hanya mewajibkan perempuan Muslim untuk berhijab sebagai bentuk ketaatan, tetapi juga sangat menghargai hak perempuan untuk bekerja dan berkontribusi secara ekonomi, selama tetap menjaga kehormatan dan syariat. Dengan demikian, pelarangan hijab di tempat kerja merupakan pelanggaran ganda: ia melanggar hak konstitusional yang dijamin negara sekaligus menghalangi pelaksanaan kewajiban agama yang diyakini. Disimpulkan bahwa persoalan utamanya bukanlah kekosongan norma, melainkan lemahnya penegakan hukum dan kurangnya pemahaman di kalangan pengusaha mengenai implikasi yuridis dari kebijakan diskriminatif. Diperlukan sinergi antara pengawasan pemerintah yang lebih tegas dan edukasi yang berkelanjutan untuk memastikan hak-hak pekerja perempuan berhijab terlindungi secara penuh.

Relevansi Konsep 'Afw dan Ishlah dalam Fikih Siyasah bagi Reformasi Kebijakan Amnesti di Indonesia

Muhammad Haikal Rivaldi, Nur Afdal Purnama Putra, Idatul Junia Asdin — Tue, 14 Oct 2025 00:00:00 +0700

Pemberian abolisi dan amnesti kepada tokoh politik di Indonesia kerap menjadi episentrum polemik yang membelah opini publik dan menyoroti ambiguitas dalam kerangka hukum nasional. Kewenangan Presiden yang diatur dalam Pasal 14 UUD 1945, yang pelaksanaannya masih bergantung pada Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1954, menciptakan ruang diskresi yang luas dan rentan terhadap politisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menawarkan kerangka kerja konseptual dari Fikih Siyasah (hukum tata negara Islam) sebagai solusi untuk mengisi kekosongan normatif tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dan pendekatan kualitatif, artikel ini menganalisis secara mendalam konsep 'Afw (pemaafan oleh penguasa) dan Ishlah (rekonsiliasi) sebagai landasan filosofis dan yuridis bagi kebijakan pengampunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka 'Afw-Ishlah yang berlandaskan pada prinsip maslahah 'ammah (kemaslahatan publik) secara konseptual lebih unggul daripada frasa "kepentingan Negara" yang multitafsir. Konsep ini menyediakan parameter etis yang jelas, mengikat tindakan pemaafan pada tujuan luhur rekonsiliasi nasional, dan menetapkan batasan yang tegas. Penelitian ini merekomendasikan reformasi legislatif untuk menggantikan UU Darurat No. 11 Tahun 1954 dengan undang-undang baru yang mengadopsi prinsip kemaslahatan berkeadilan, memperkuat mekanisme konsultasi (syura), dan melarang

KEADILAN, KEMANUSIAAN, DAN KONTEKS KEINDONESIAAN: Analisis Pandangan Buya Hamka Tentang Hukuman Mati dalam Tafsir Al-Azhar

Andes Robensyah — Tue, 14 Oct 2025 00:00:00 +0700

Penelitian ini mencoba menganalisis dan mencari sebuah pandangan yang kontemporer dalam pendekatan teologis mengenai hukumam mati, penulis mencoba untuk mengkaji pemikiran dari sosok ulama terkenal Indonesia, yaitu Buya Hakma sosok yang tersohor dengan salah satu karya nya Tasawuf Modern dan Tafsil Al-Azhar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan teknik deskriptif-analitis yang berbasis pada penelitian kepustakaan (library research), yang mana data kepustakaan seperti dokumen, kitab tafsir Al-Azhar Buya Hamka, Jurnal yang relevan, yang digunakan untuk menjawab permasalahan. Studi ini menunjukkan pemikiran Buya Hamka tentang hukuman mati bahwa hak hidup seseorang merupakan hak asasi manusia yang telah Allah berikan, dan dilarang mengambilnya, kecuali dengan sebab yang sah seperti dalam peperangan, atau terjadi pembunuhan dan hukuman dijatuhkan oleh hakim berdasarkan undang-undang yang sah. Jika terjadi pembunuhan, Tujuan diturunkannya qhisash adalah untuk memberikan nilai keadilan. Kemudian Islam tidak mengenal balas dendam, namun mengakui hukum qishash. Tanggung jawab menuntut hukum, tidak hanya ada pada keluarga korban saja, namun juga terletak pada pundak orang-orang beriman. Seorang pembunuh akan dapat bebas dari qishash jika mendapatkan pengampunan dari keluarga, dan diwajibkan menunaikan diyat.

Integrasi Teori Diyat Perspektif Hukum Pidana Islam dengan Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Ulil Albab Al Aulia Alpaten, Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap — Tue, 14 Oct 2025 00:00:00 +0700

This study explores the integration of the Diat theory in Islamic criminal law with the Restorative Justice (RJ) approach in the Indonesian criminal justice system. Diat is a form of compensation granted to victims or their families in certain criminal cases, aiming to promote justice and social reconciliation. Meanwhile, RJ is emerging in Indonesia as an alternative dispute resolution focusing on healing victims and restoring social harmony. This research aims to identify the conceptual intersection between both systems and develop an integrative model applicable to the national legal framework. Using a normative and literature-based approach, the findings indicate that Diat principles can be aligned with RJ mechanisms, especially in non-litigation and participatory resolutions. This integration is expected to strengthen a more humane, equitable, and restorative criminal justice system in Indonesia.