POLEMIC ON THE BASIS OF THE HIZBUT-TAHRIR CALIPHATE SYSTEM: STUDY OF THE INTERPRETATION OF QS. AL-MAIDAH: 48-49 AND QS. AN-NISSA: 59

Abstract

This study aims to critically examine the polemics surrounding the conceptual foundations of the caliphate system advocated by Hizbut Tahrir, with particular emphasis on the perspective of Taqiyuddin an-Nabhani. The background of this research is rooted in the intensifying and ongoing debates regarding the relevance and urgency of implementing the caliphate system in the contemporary global context, which frequently generate controversy, especially in Indonesia as a state founded upon the ideology of Pancasila. Methodologically, this study employs an interpretative analysis using the contextual approach developed by Abdullah Saeed, while also conducting a comparative examination of the perspectives of classical and contemporary Qur’anic exegetes (mufassirīn) in interpreting key Qur’anic verses, particularly QS Al-Maidah 48-49 and QS An-Nisa 59. This approach seeks to uncover the dynamics of interpretation that extend beyond textual analysis by incorporating the historical and         socio-cultural contexts in which the verses are understood. The findings indicate that Hizbut Tahrir regards the caliphate system as the sole normative solution to addressing various challenges faced by humanity, based on the assumption that Islamic teachings constitute a comprehensive and immutable legal system. However, this perspective has generated considerable debate among a number of exegetes, who argue that the Qur’an does not explicitly mandate the implementation of a single, specific form of governance within a state.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis polemik mengenai landasan konseptual sistem khilafah yang diusung oleh Hizbut Tahrir, dengan penekanan khusus pada perspektif Taqiyuddin an-Nabhani. Latar belakang penelitian ini berangkat dari intensitas perdebatan yang terus berkembang terkait relevansi dan urgensi penerapan sistem khilafah dalam konteks global kontemporer, yang kerap memunculkan kontroversi, khususnya di Indonesia sebagai negara yang berlandaskan ideologi Pancasila. Secara metodologis, penelitian ini menggunakan analisis interpretatif dengan pendekatan kontekstual yang dikembangkan oleh Abdullah Saeed, serta melakukan komparasi dengan pemikiran para mufassir klasik dan kontemporer dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an, khususnya QS Al-Maidah 48-49 dan QS An-Nisa 59. Pendekatan ini bertujuan untuk mengungkap dinamika penafsiran yang tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga mempertimbangkan konteks historis dan sosial yang melatarbelakanginya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hizbut Tahrir memandang sistem khilafah sebagai satu-satunya solusi normatif dalam menyelesaikan berbagai persoalan umat manusia, yang didasarkan pada asumsi bahwa ajaran Islam merupakan sistem hukum yang bersifat komprehensif dan tidak dapat diubah. Namun demikian, pandangan ini menimbulkan polemik di kalangan sejumlah mufassir, yang berargumen bahwa Al-Qur’an tidak secara eksplisit menetapkan kewajiban penerapan satu bentuk sistem pemerintahan tertentu dalam suatu negara.