IMPLEMENTASI PENDANAAN SEKTOR PENDIDIKAN DALAM MASA OTONOMI KHUSUS PAPUA

  • Daniel Pradina Oktavian
  • Emmanuel Ariananto Waluyo Adi Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi, Sekretariat Kabinet
Keywords: Papua, Otonomi Khusus, Pendidikan, Special Autonomy, Education

Abstract

Abstrak

Kemajuan suatu negara ditentukan salah satunya oleh kualitas sumber daya manusia, maka peran pendidikan sangat penting. Menurut catatan capaian pendidikan nasional, Papua menjadi salah satu daerah dengan capaian pendidikan yang rendah. Dalam konstitusi, telah jelas bahwa negara menjamin hak untuk memperoleh pendidikan bagi setiap warga negaranya secara adil dan merata. Tetapi, pada praktiknya, masih adanya hambatan, khususnya dalam kerangka Otonomi Khusus yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Pemberian status Otonomi Khusus tersebut juga mempengaruhi alokasi anggaran yang diberikan, juga secara khusus untuk sektor pendidikan yang menjadi salah satu sektor prioritas Otonomi Khusus. Penulisan ini menemukan sejumlah fakta melalui data yang ada, bahwa jumlah anggaran yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Papua tidak berbanding lurus dengan peningkatan mutu pendidikan di Papua.

Abstract

The quality of human resources determines the progress of a country, so education is essential. According to national education achievement records, Papua is one of the regions with low educational attainment. In the constitution, it is clear that the state guarantees the right to education for every citizen fairly and equitably. However, there are still obstacles in practice, especially in the framework of Special Autonomy regulated in Law no. 2 of 2021 concerning the Second Amendment to Law no. 21 of 2001 concerning Special Autonomy for the Province of Papua. The granting of the Special Autonomy status also affects the budget allocation given, also specifically for the education sector, which is one of the priority sectors of Special Autonomy. This writing finds several facts through existing data that the amount of budget given by the Central Government to the Papua Regional Government is not directly proportional to the improvement of the quality of education in Papua.

References

Adhyaksa, Gios, and Suwari Akhmaddhian. “Pengelolaan Dana Otinomi Berdasarkan Undang-Undang Daerah Istimewa Provinsi Aceh Dan Undang-Undang Otonomi Khusus Provinsi Papua.” Jurnal Ilmu Hukum Unifikasi 2, no. 2 (2015): 1–24.

Air, Marius, John Pieris, and Nelson Simanjuntak. “Kajian Hukum Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat (Studi Kasus UU No 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Barat).” Jurnal Hukum to-ra: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat 7, no. Februari (2021): 70–80.

Aisyah, Novia. “5 Negara ASEAN Dengan Sistem Pendidikan Terbaik Tahun 2021, RI Termasuk?” Situs Resmi Detik.Com. Last modified 2021. Accessed October 1, 2021. https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5658905/5- negara-asean-dengan-sistem-pendidikan-terbaik-tahun-2021-ri-termasuk.

Aryuni, Wiwin. “Pengaruh Keualitas Pembelajaran Dan Fasilitas Belajar Di Sekolah Terhadap Motivasi Belajar Kelas XI TGB SMK Negeri 2 Klaten Pada Mata Pelajaran MDPL (Menggambar Dengan Perangkat Lunak.” Universitas Negeri Yogyakarta, 2015.

Asopwan, Didin. “Studi Tentang Akreditasi Dalam Meningkatkan Produktivitas Sekolah.” Indonesian Journal of Education Management & Administration Review 2, no. 2 (2018): 265–272.

Bustari, Meiliana. “Optimalisasi Rehabilitasi Ruang Kelas Dalam Mendukung Penyelenggaraan Wajib Belajar 9 Tahun.” Universitas Negeri Yogyakarta, 2016.

Ernawati, Yulaika, Abdul Rachman Pambudi, Anditya Pratama, Andreas Yoga Aditama, Kadek Jeny Femila Devi, Paradhita Zulfa Nadia, Prabaria Vesca Yulianandra, et al. Neraca Pendidikan Daerah Provinsi Papua. Jakarta, 2019.

———. Neraca Pendidikan Daerah Provinsi Papua Barat. Jakarta, 2019.

Indubri, Paulus Yulius, M. S. Idrus, Ubud Salim, and Djumahir Djumahir. “Manajemen Pendidikan Sekolah Dan Kualitas Pendidikan (Studi Pada Kualitas Pendidikan Di Provinsi Papua.” JAM: Jurnal Aplikasi Manajemen 11,

no. 2 (2013): 317–330.

Istiqomah, Anny, Sukidin Sukidin, and Pudjo Suharso. “Analisis Partisipasi

Pendidikan Pada Masyarakat Miskin Dusun Gumuk Limo Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember.” JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial 12, no. 2 (2018): 227–235.

Katharina, Riris. Menakar Capaian Otonomi Khusus Papua. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2019.

Kharisma, Virgie Delawillia, Palupi Lindiasari Samputra, and Payiz Zawahir Muntaha. “Analisis Dampak Kebijakan Alokasi Dana Otonomi Khusus Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Papua.” Journal Publicuho 3, no. 1 (2020): 1–20.

Mulia, Rizki Afri. “Influence of Public Policy Participation of Community and Education Level to Public Welfare in Padang Pariaman District.” Jurnal El- Riyasah 10, no. 1 (2019): 37–56. http://dx.doi.org/10.24014/jel.v10i1.7566.

Mutaqin, Azmi. “Otonomi Khusus Papua Sebuah Upaya Merespon Konflik Dan Aspirasi Kemerdekaan Papua.” Politika: Jurnal Ilmu Politik 4, no. 1 (2014): 5– 18.

Papua, Badan Pusat Statistik Provinsi. Indikator Pendidikan Provinsi Papua Tahun 2020. Papua, 2020.

Pattinasarany, Gregorius D.V., Ihsan Haerudin, Paramagarjito B. Irtanto, and Lilik Iswanto. Opsi Keberlanjutan Dana Otonomi Khusus 2022-2041 Menuju Tanah Papua Yang Sejahtera Dan Mandiri. Jakarta: Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK), 2021.

Perdana, Novrian Satria. “Implementasi PPDB Zonasi Dalam Upaya Pemerataan Akses Dan Mutu Pendidikan.” Jurnal Pendidikan Glasser 3, no. 1 (2019): 78– 92.

Raharu, Safwan Ashari. “IPM Papua Barat Tertinggal Dari Daerah Lain, Balitbangda: Penyebabnya Karena Masalah Pendidikan.” Situs Resmi Tribun Papua. Last modified 2021. Accessed October 1, 2021. https://papua.tribunnews.com/2021/05/11/ipm-papua-barat-tertinggal- dari-daerah-lain-balitbangda-penyebabnya-karena-masalah-pendidikan.

Rubba, Sulhawy. “Sejarah Dakwah Di Merauke Provinsi Papua.” Jurnal Komunikasi Islam 5, no. 2 (2015): 1–17.

Sari, Lisna Sulinar, Agung Purwadi, Agus Amin Sulistiono, and Dyah Suryawati. Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019.

Sukmalalana, Fajri Ramadhan, Achmad Yugo Pidhegso, Faqih Nur Huda, and Slamet Dhul Fadli. Akuntabilitas Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Dan Papua Barat. Jakarta, 2020.

Tulder, Rob van. Universal Access Education: A Study of Innovative Strategy. Rotterdam, 2014.

Utama, Bakti, Widodo Zuhdi, Ais Irmawati, Indah Pratiwi, Diyan Nur Rakhmah, Genardi Atmadiredja, and Bonifatius Galih K. Pendidikan Merata Dan Berkualitas Untuk Papua Peningkatan Akses Dan Mutu Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar Di Provinsi Papua Dan Papua Barat. Jakarta, 2018.

Published
2021-11-16
Section
Articles