PRIMARY HEALTH CARE IMPROVEMENT
Jaminan Pelayanan Kesehatan Di Daerah Terdampak Pada Masa Mitigasi Covid-19
Abstract
Abstrak
Eksistensi hak kesehatan sebagai fundamental right yang dimiliki oleh setiap individu telah diakui secara kontitusional. Hakikatnya, kesehatan harus dijamin dengan adanya suatu kepastian hukum melalui upaya peningkatan kualitas kesehatan. Namun, beberapa daerah masih memiliki keterbatasan akses pelayanan kesehatan dasar di puskesmas. Hambatan tersebut terlihat dari minimnya jumlah puskesmas dan kesenjangan fasilitas antardaerah, kurangnya berbagai faktor penunjang, serta terbatasnya kuantitas tenaga kesehatan yang akan mempengaruhi capaian kesehatan masyarakat. Pemberlakuan jam operasional dalam rangka mengurangi angka penyebaran covid-19 mengakibatkan terjadinya dua kondisi yang kontras. Kondisi pertama menimbulkan overcapacityyang berisiko memicu kerumunan, sedangkan kondisi kedua menyebabkan penurunan jumlah kunjungan masyarakat ke puskesmas. Hal ini perlu menjadi fokus pemerintah, guna meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan pada daerah terdampak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlu strategi oleh pemerintah dalam mengatasi dinamika kesehatan sebagai suatu penyempurnaan kerangka kebijakan dalam mewujudkan target Sustainable Development Goals (SDGs) pada sektor pelayanan kesehatan di daerah. Untuk itu, penulis beranggapan perlu adanya kepastian jaminan melalui Primary Health Care Improvement sebagai solusi alternatif yang tepat, guna meningkatkan kualitas pelayanan puskesmas di daerah terdampak dalam memitigasi covid-19.
Abstract
The existence of the right to health as a fundamental right that every individual owns has been recognized constitutionally. In essence, health must be guaranteed by the presence of a legal certainty through efforts to improve the quality of health. However, some areas still have limited access to essential health services at community health centres. These obstacles can be seen from the minimal number of community health centres and the gap in facilities between regions, the lack of various supporting factors, and the limited quantity of health workers that will affect public health outcomes. The implementation of operating hours to reduce the spread of COVID-19 resulted in two contrasting conditions. The first condition causes overcapacity, which risks crowds, while the second condition causes a decrease in the number of community visits to the community health centres. These conditions need to be the government's focus to increase the distribution of health services in affected areas. This study uses a normative legal research method with an approach to legislation and literature study. The results of this study indicate that the government needs a strategy in overcoming the dynamics of health as a refinement of the policy framework in realizing the Sustainable Development Goals (SDGs) targets in the regional health service sector. For this reason, the authors think that there is a need for guarantees through Primary Health Care Improvement as an appropriate alternative solution to improve the quality of community health centres services in affected areas in mitigating COVID-19.
References
Ascobat Ghani. Pembiayaan Kesehatan Dan JKN, 2019.
CNN Indonesia. “Menkes: Pelayanan Di Puskesmas Turun Drastis Selama Pandemi.”
Dewandaru, Hilarius Kunto. “Peran Puskesmas Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan Dasar Khususnya Pelaksanaan Promosi Kesehatan Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas.” Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 2018.
Dusu, Makdura. “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik (Studi Tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Maritaing Terhadap Masyarakat Di Wilayah Perbatasan Kabupaten Alor).” Universitas Muhammadiyah Malang, 2015.
Gani, Ascobat. Best Practice and Lesson Learnt Proyek DHS-1. Edited by Ascobat Gani. Jakarta, 2008.
Hamzah, Onno Sahlania. “Perilaku Birokrasi Pemerintah Dalam Pelayanan Puskesmas Di Kota Makassar.” Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik 4, no. 1 (2016): 30–45.
HARDIANTI, Erina Meila. “Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah (Studi Kasus: Kesesuaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021).” Universitas Jenderal Soedirman, 2020.
Hazni, Rian, Ricki Gustiawan, Zulfian Zulfian, Sri Maria Puji Lestari, Resti Arania, and Ni Putu Sudiadnyani. “Penyuluhan Diabetes Mellitus Di Puskesmas Rawat Inap Sukaraja Bandar Lampung.” JURNAL KREATIVITAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM) 4, no. 1 (2021): 181–187.
Hira, Rr. Halimatu, and Tania Amelia. “Healthcare Workers Security: Jaminan, Regulasi, Dan Sanksi.” Khatulistiwa Law Review 1, no. 2 (2020): 109.
Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Tahun 2020, 2021.
Indonesia, Republik. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008.
Is, Muhammad Sadi. Etika Dan Hukum Kesehatan. Edited by Irfan Fahmi. Jakarta: Kencana, 2010.
Kementerian PPN/Bappenas. “Kehidupan Sehat Dan Sejahtera.”
Kusumawati, Bela Febriana, Noor Alis, S KM, and M KM. “Mutu Pelayanan Di Tingkat Primary Health Care: Kajian Literatur.” Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.
Limato, Ralalicia, Patricia Tumbelaka, Rukhsana Ahmed, Sudirman Nasir, Din Syafruddin, Hermen Ormel, Meghan Bruce Kumar, Miriam Taegtmeyer, and Maryse Kok. “What Factors Do Make Quality Improvement Work in Primary Health Care? Experiences of Maternal Health Quality Improvement Teams in Three Puskesmas in Indonesia.” Plos One Journal 14, no. 12 (2019).
Muhyiddin. “Covid-19, New Normal, Dan Perencanaan Pembangunan Di Indonesia.” The Indonesian Journal of Development Planning 4, no. 2 (2020): 240–252.
Muldoon, Laura K, William E Hogg, and Miriam Levitt. “Primary Care (PC) and Primary Health Care (PHC).” Canadian Journal of Public Health 97, no. 5 (2006): 409–411.
Musadad, D. Anwar, Sutaryo, and Dotti Indrasanto. “Masalah Kesehatan Di Daerah Terpencil.” Media of Health Research and Development, 2012.
Nico, Wahyudin, and Indah Laily Hilmi. “Edukasi Terhadap Masyarakat Terkait Mitigasi Coronavirus Disease (Covid-19) Di Kabupaten Karawang.” Kacanegara Jurnal Pengabdian pada Masyarakat 4, no. 2 (2021): 173.
Nurhalimah, Siti. “Covid-19 Dan Hak Masyarakat Atas Kesehatan.” Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 7, no. 6 (2020).
Nurlinawati, Iin, and Rudi Hendro Putranto. “Faktor-Faktor Terkait Penempatan Tenaga Kesehatan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Daerah Terpencil/Sangat Terpencil.” Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan (2020): 31–38.
Nursofwa, Ray Faradillahisari, Moch Halim Sukur, Bayu Kurniadi Kurniadi, and . Haris. “Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan.” Journal Inicio Legis 1, no. 1 (2020): 1–17.
Peiris, David, Manushi Sharma, Devarsetty Praveen, Asaf Bitton, Graham Bresick, Megan Coffman, Rebecca Dodd, et al. “Strengthening Primary Health Care in the COVID-19 Era: A Review of Best Practices to Inform Health System Responses in Low- and Middle-Income Countries.” WHO South-East Asia Journal of Public Health 10, no. 3 (2021): 6.
Pitaloka, Januarita Dyah, and Adif Rachmat Nugraha. “Telaah Rekrutmen ASN Tenaga Kesehatan Tahun 2020.” Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning 4, no. 2 (2020): 215–222.
Rasmaniar, Rasmaniar, Eni Mahawati, Puji Laksmini, Ni Wayan Trisnadewi, Lalu Unsunnidhal, Deborah Siregar, Martina Pakpahan, Agus Supinganto, and Mila Sari. Surveilans Kesehatan Masyarakat. Yayasan Kita Menulis, 2020.
Sanah, Nor. “Pelaksanaan Fungsi Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser.” eJournal Ilmu Pemerintahan 5, no. 1 (2017): 305–314.
Santosa. “Kesiapsiagaan Wilayah Pada Puskesmas Sebagai Fasyankes Tingkat Pertama Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 Berdasarkan Indikator Sdm Dan Sarana Prasarana.” Syntax Idea 2, no. 6 (2020).
Sholeha, Dewi. “Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Tenaga Kesehatan Di Puskesmas Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang.” Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018.
Sonata, Depri Liber. “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum.” Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 1 (2014): 15–35.
Spicknall, Ian H, James S Koopman, Mark Nicas, Josep M Pujol, Sheng Li, and Joseph N S Eisenberg. “Informing Optimal Environmental Influenza Interventions: How the Host, Agent, and Environment Alter Dominant Routes of Transmission.” PLoS Computational Biology 6, no. 10 (2010): e1000969.
Suharmiati, Agung Dwi Laksono, and Wahyu Dwi Astuti. “Review Kebijakan Tentang Pelayanan Kesehatan Puskesmas Di Daerah Terpencil Perbatasan.” Buletin Penelitian Sistem Kesehatan 16, no. 2 (2013): 109–116.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68), n.d.
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942), n.d.
Copyright (c) 2021 Daffa Ladro Kusworo, Maghfira Nur Khaliza Fauzi, Andre Arya Pratama
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
