ANALISIS TERHADAP WAJIB MILITER DAN RELEVANSINYA DENGAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG KOMPONEN CADANGAN

Abstract

Abstrak

Komponen cadangan merupakan sumber daya nasional di bidang pertahanan yang berasal dari sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana. Kebutuhan akan komponen cadangan memiliki landasan konstitusional serta amanat UU Pertahanan Negara. Namun, pembahasan RUU Komponen Cadangan menimbulkan pro kontra sehingga formulasinya membutuhkan argumentasi yang kuat terutama mengenai asumsi wajib militer bagi warga negara. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk membahas ketentuan wajib militer yang tertuang dalam Undang-Undang Wajib Militer dan relevansinya dengan pengaturan komponen cadangan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kebuntuan pembahasan pada RUU Komponen Cadangan melahirkan reformulasi baru ke dalam UU PSDN. Selain itu, terjadi pergeseran konsep wajib militer dari yang sebelumnya diwajibkan kepada setiap negara sesuai UU Wajib Militer, menjadi pelatihan dasar kemiliteran bagi setiap warga negara yang lulus sebagai komponen cadangan. Untuk pola perekrutan, komponen cadangan menerima setiap warga negara yang ingin menjadi calon anggota secara sukarela sesuai dengan persyaratan dengan mengikuti seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Sedangkan pada wajib militer diwajibkan bagi setiap warga negara mulai dari usia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 40 (empat puluh) tahun. Pola pelatihan dan pendidikan juga berbeda. Pada komponen cadangan, anggota hanya melaksanakan pelatihan dasar kemiliteran, sedangkan pada wajib militer adalah pelatihan militer.

Abstract

The reserve component is a national resource in the defense sector originating from human resources, natural resources, man-made resources, and facilities, and infrastructure. The need for a reserve component has a constitutional basis and the mandate of the State Defense Law. However, the discussion of the Draft Reserves Component Bill raises pros and cons so that its formulation requires strong arguments, especially regarding the assumption of compulsory military service for citizens. Therefore, this research aims to discuss the provisions of military service as stated in the Military Compulsory Law, and their relevance to the regulation of reserve components. The results of the study revealed that the deadlock in deliberations on the Reserve Components Bill gave birth to new reformulations into the PSDN Law. Besides, there has been a shift in the concept of compulsory military service from what was previously required for every country, to basic military training for every citizen who passes as a reserve component. The reserve component accepts every citizen who wants to become a candidate for membership voluntarily under the requirements by following administrative selection and competency selection. Meanwhile, compulsory military service is compulsory for every citizen from the age of eighteen to forty years.