Between Adherence to the Madhhab and Adapting to Context: Women and Non-Muslim Leaders in the Fatwās of Nahdlatul Ulama-Affiliated Islamic Institutions

Abstract

The issue of women and non-Muslims holding leadership positions remains a contentious topic that continues to be debated among Muslim scholars and often receives negative responses from mainstream Islamic organizations in Indonesia. This debate not only occurs between different Islamic organizations but also results in varying fatwās (legal opinions) among the Lajnah Bahtsul Masail (LBM) at Nahdlatul Ulama (NU)-affiliated higher boarding schools (ma’had aly), specifically Ma’had Aly Hasyim Asy’ari Tebuireng and Ma’had Aly Salafiyah Syafi’iyah Situbondo. This article provides a comparative analysis of Islamic legal reasoning and methods of law deduction (istinbāṭ al-aḥkām) employed by these two LBMs in producing fatwās on these controversial issues. By combining library and empirical research, the study finds that, although both fatwā institutions refer to traditional Islamic religious texts, differences in the application of istinbāṭ al-aḥkām lead to divergent fatwās. The LBM at Ma’had Aly Hasyim Asy’ari Tebuireng employs the qawlī (literal) method, resulting in fatwās that prohibit women and non-Muslims from holding leadership roles. In contrast, the LBM at Ma’had Aly Salafiyah Syafi’iyah Situbondo uses the manhājī (methodological) approach, leading to opposite conclusions. The differences in the application of istinbāṭ al-aḥkām by these two fatwā bodies stem from their varying stances on adherence to madhhab (schools of law) and their adaptability to social changes. This article highlights the internal dynamics within traditional NU regarding fatwā production, providing insights based on recent developments in East Java.

[Isu mengenai perempuan dan non-Muslim menjadi pemimpin merupakan dua topik kontroversial yang terus diperdebatkan oleh para cendekiawan Muslim dan kerap direspons secara negatif oleh sejumlah organisasi Islam arus utama di Indonesia. Perdebatan ini tidak hanya terjadi antar organisasi Islam, tetapi juga memunculkan perbedaan fatwa di antara Lajnah Bahtsul Masail (LBM) di perguruan tinggi berbasis pesantren yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama (NU), yakni Ma’had Aly Hasyim Asy’ari Tebuireng dan Ma’had Aly Salafiyah Syafi’iyah Situbondo. Artikel ini menganalisis secara komparatif penalaran hukum Islam dan metode penarikan hukum (istinbāṭ al-aḥkām) yang digunakan oleh kedua LBM tersebut dalam memproduksi fatwa terkait dua isu kontroversial ini. Dengan mengombinasikan penelitian kepustakaan dan empiris, artikel ini menemukan bahwa meskipun kedua lembaga fatwa tersebut sama-sama merujuk pada teks-teks keagamaan Islam tradisional, perbedaan dalam penggunaan istinbāṭ al-aḥkām berdampak pada perbedaan fatwa yang dihasilkan. LBM Ma’had Aly Hasyim Asy’ari Tebuireng menggunakan metode qawlī yang menghasilkan fatwa yang melarang perempuan dan non-Muslim menjadi pemimpin. Sementara itu, LBM Ma’had Aly Salafiyah Syafi’iyah Situbondo menggunakan metode manhājī yang menghasilkan fatwa sebaliknya. Perbedaan dalam penggunaan metode istinbāṭ al-aḥkām oleh kedua lembaga fatwa tersebut disebabkan oleh perbedaan sikap mereka dalam mengikuti mazhab dan dalam beradaptasi dengan perubahan sosial. Artikel ini menunjukkan dinamika internal NU yang tradisional dalam memproduksi fatwa dengan memberikan bukti yang terjadi di Jawa Timur.]